5 Ahli Hukum Tata Negara di Indonesia Beserta Karya Mereka

Berikut ini kita akan membahas terkait Ahli Hukum Tata Negara di Indonesia Beserta Karya Mereka. Sesungguhnya ketika membicarakan ahli hukum tata negara di Indonesia, sangatlah begitu banyak hingga bingung untuk memilih, namun disini saya sengaja pilih hanya 5 nama, sebab bagi saya mereka-merekalah yang masih sering bermunculan di media-media Nasional.

1. Prof. Dr. Muhammad Mahfud MD., SH., S.U., M.I.P

Beliau lebih dikenal dengan sebutan Prof Mahfud MD yang merupakan seorang akademisi dan Hakim Indonesia. Beliau menjadi salah satu ahli hukum yang paling sering tampil di publik dimana sebelumnya beliau pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia 2008-2013 dan saat ini menjabat sebagai Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di kabinet Indonesia maju pada pemerintahan Joko Widodo saat ini.

Prof Mahfud MD lahir pada 13 Mei 1957 di Sampang Madura, Jawa Timur. Ia menyenyam pendidikan dan mendapatkan gelar sarjana Hukum tata negara di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta dan sarjana sastra Arab, dan magister ilmu politik hingga doktor ilmu hukum tata negara di Universitas Gajah Mada dan dilantik menjadi Profesor hukum tata negara di Universitas Indonesia.

2. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH. M.Sc

Prof. Yusril begitulah banyak orang menyapanya, Ia merupakan seorang pengacara dan pakar hukum tata negara, politikus serta intelektual Indonesia. Ia pernah menjabat beberapa posisi strategis di Indonesia, seperti menjadi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Indonesia dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang.

Prof. Yusril lahir di Manggar, Belitung Timur pada 5 Februari 1956 Indonesia. Ia mengeyam pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan juga belajar Filsafat di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, dan mengambil Magister di Universitas of The Punjab, Pakistan 1985 serta gelar doktornya di Universitas Sains Malaysia 1993.

Karya-karyanya adalah sebagai berikut:

1. Dinamika Tata Negara Indonesia: kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian 1996

2. Pemerintah yang Amanah tahun 1998

3. Modernisasi dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jamaat Islam (Pakistan) 1999.

4. Membangun Indonesia yang Demokratis dan Berkeadilan, 2002

5. Tegakkan Keadilan dan Kepastian Hukum, 2013

3. Dr. Margarito Kamis, SH. M.Hum

Pria kelahiran Ternate, Maluku Utara ini adalah Pakar Hukum Tata Negara Indonesia yang pernah menjadi Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara di tahun 2006-2007.

Margarito Kamis mengenyam pendidikan strata satu di Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate dengan konsentrasi hukum Pidana dan melanjutkan Pascasarjana di Universitas Hasanuddin Makassar pada fokus hukum agraria serta meraih gelar doktor di Universitas Indonesia.

Pada akhir-akhir ini Margarito Kamis sering terlihat oleh publik dengan analisa-analis hukumnya di salah satu acara di televisi nasional.

Buku dan artikel yang pernah dituliskannya:

1. 'Pembatasan Kekuasaan Presiden: Pergeseran Kekuasaan Presiden Pasca Amandemen UUD 1945'. terbit pertama tahun 2014.

2. 'Jalan Panjang Konstitusionalisme' Terbit tahun 2014

3. 'Kekuasaan Presiden Indonesia'. Tahun terbit 2014.

4. Artikel : ' Rumor dan Spekulasi Memperlambat Proses Hukum' terbitan 2009 oleh Prespektifbaru.com

5. Disertasi doktor: 'Gagasan Negara Hukum yang Demokratis di Indonesia: Studi Sosiolegal atas Pembatasan Kekuasaan Presiden oleh MPR 1999-2002'.

4. Bavitri Susanti SH., LL.M

Bavitri Susanti adalah seorang ahli hukum tata negara. Ia merupakan salah seorang dari pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan atau disingkat PSHK, dari lembaga PSHK Ia mengemukakan berbagai hasil penelitian dan produk serta melakukan beberapa pelatihan- pelatihan.

Wanita kelahiran 5 Oktober 1974 ini merupakan alumni dari Universitas Indonesia tahun 1999 dan Universitas Warwick, Inggris 2002, serta University of Washington School of Law, Amerika Serikat. 

Lihat juga : 



4 Jenis Hukum yang Berlaku di Indonesia

Bersama dengan rekan-rekannya di PSHK juga mendirikan sekolah hukum bernama Jentera pada pertengahan 2015 lalu. Dengan visi Jentera bisa menjadi roda penggerak perubahan hukum.

5. Dr. Refly Harun, SH. M.H, LL.M

Merupakan seorang ahli hukum tata negara sekaligus pengamat politik Indonesia. Beliau pernah menjadi ketua Tim Anti Mafia Mahkamah Konstitusi setelah di asumsikan adanya mafia hukum di Mahkamah Konstitusi.

Pria kelahiran Palembang, Sumatera Selatan 26 Januari 1970 ini, mengeyam pendidikan di Universitas Gajah Mada 1995 dan Universitas Notre Fame 2006.

Buku-bukunya adalah :

1. 'BUMN dalam Sudut Pandang Tata Negara terbit tahun 2019'

2. 'Hukum Sengketa Pemilu: Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi' diterbitkan tahun 2019.

3. 'Hukum BUMN, Badan Usaha Milik Negara' diterbitkan tahun 2020.

4. 'Membangun Demokrasi, Membongkar Korupsi: sebuah kumpulan wawancara dengan Saldi Isra' diterbitkan tahun 2010. 

Ahli Hukum Tata Negara di Indonesia Beserta Karya Mereka

Demikianlah penjelasan singkat Ahli Hukum Tata Negara di Indonesia Beserta Karya Mereka. Semoga bermanfaat dan menjadi referensi tambahan buat kita semua. Sampai jumpa di bagian keduanya.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel