Mau Dibawa Kemana Negara Ini ?
Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. (Wikipedia)
"Politik merupakan usaha yang dijalankan oleh warga negara, bertujuan untuk mewujudkan kebaikan bersama" Aristoteles
Demi meningkatkan menggerakan suatu negara, sebagaimana pemerintah menjalankan roda organisasi (negara) maka diperlukan sebuah sistem didalam negara itu dan untuk menjalankan semua itu memerlukan power, kekuasam politik yang kuat. Upaya demikian telah tercapai oleh Indonesia dengan sistem semi presidensial dan langka pembagian kekuasaan dalam Trias Politica. eksekutif, legislatif dan yudikatif telahlah jelas.
Dalam hal ini yang menjadi keresaha setelah Indonesia dewasa ini ialah praktek perebutan kekuasaan yang terbilang memgakibatkan inflasi dari segi nilai (Value). Politik yang dikenal sebagai alat mendistribusikan kesejahteraan masyarakat lewat kekuasaan yang berikan oleh rakyat lewat pemilihan umum Pilkada, Pileg dan Pilpres.
Hingga detik ini melalui penyampaian politisi yang mendarat di tengah masyarakat sering terjadi pertukaran makna sesuai siapa yang berbicara dengan tendensi kepentingan apa yang mendasari pembicaraannya. Para politikus mereduksi politik dengan segala rasionalisasi yang syarat akan kepentingan dan hanya terkesan menjadi ajang perebutan kekuasaan dan mencari keuntungan finansial dari jabatannya.
Kekurangan utama bangsa ini bukan hanya persoalan banyak pejabat yang korup ataupun banyaknya parasit berdasi yang menjarah kekayaan atau kurangnya pemahaman tentang keutuhan negara. Tetapi lebih daripada itu adalah kita menuju pada negara bebas moral (nonvalue) dengan kata lain kita telah jauh dibelakang dari segi keilmuan dan mendahului kekuasaan politik, kekuasaan finansial ketimbang menegakkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat banyak dan kemajuan bangsa yang dicita-citakan.
Data survey dari pusat kajian ilmu politik universitas Indonesia mengatakan "80 persen kursi di Senayan oleh para pengusaha, pebisnis usaha dan bagian elite politik. Sementara 20 persen diisi sanak saudara dan elite partai dan juga sebagian kecil mantan aktivis gerakan sosial serta akademisi".
Tak lupa berapa tahun belakangan sebagian besar kepala daerah di Indonesia dan anggota legislatif tertangkap tangan melakukan korupsi, gratifikasi dalam operasi tangkap tangan. Dan juga disisi penegakan hukum dan pengadil dalam bidang hukum terjerat kasus-kasus suap
Maka dengan jelas bahwa kita secara langsung menaruh harapan keatas tangan orang orang "kelas sosial menengah atas" yang terkadang cenderung mementingkan otak usahanya seperti perkataan Max Weber mengatakan " kelas sosial menengah atas secara sosiologis selalu ingin menjaga status quo dan kemapanannya".
Dan juga kita kehilangan separuh semangat karena masih harus menaruh kadar adil pada pejabat hukum negara yang sering kita banggakan dengan harap hukum akan menghukum pelaku korupsi, suap atau gratifikasi.
Pernyataan dalam uraian tulisan ini buka semata sebagai tujuan mendiskreditkan profesi atau oknum tertentu namun mengurai sehingga terlihat sebagai contoh pengalaman di masa depan dan membuka ruang kepada kita untuk bertanya. Apa yang kurang dari kita "Indonesia"?? Apa yang kita lakukan sekarang?. Demikian, silahkan marah dan bertanyalah !
"Politik merupakan usaha yang dijalankan oleh warga negara, bertujuan untuk mewujudkan kebaikan bersama" Aristoteles
Demi meningkatkan menggerakan suatu negara, sebagaimana pemerintah menjalankan roda organisasi (negara) maka diperlukan sebuah sistem didalam negara itu dan untuk menjalankan semua itu memerlukan power, kekuasam politik yang kuat. Upaya demikian telah tercapai oleh Indonesia dengan sistem semi presidensial dan langka pembagian kekuasaan dalam Trias Politica. eksekutif, legislatif dan yudikatif telahlah jelas.
Dalam hal ini yang menjadi keresaha setelah Indonesia dewasa ini ialah praktek perebutan kekuasaan yang terbilang memgakibatkan inflasi dari segi nilai (Value). Politik yang dikenal sebagai alat mendistribusikan kesejahteraan masyarakat lewat kekuasaan yang berikan oleh rakyat lewat pemilihan umum Pilkada, Pileg dan Pilpres.
Hingga detik ini melalui penyampaian politisi yang mendarat di tengah masyarakat sering terjadi pertukaran makna sesuai siapa yang berbicara dengan tendensi kepentingan apa yang mendasari pembicaraannya. Para politikus mereduksi politik dengan segala rasionalisasi yang syarat akan kepentingan dan hanya terkesan menjadi ajang perebutan kekuasaan dan mencari keuntungan finansial dari jabatannya.
Kekurangan utama bangsa ini bukan hanya persoalan banyak pejabat yang korup ataupun banyaknya parasit berdasi yang menjarah kekayaan atau kurangnya pemahaman tentang keutuhan negara. Tetapi lebih daripada itu adalah kita menuju pada negara bebas moral (nonvalue) dengan kata lain kita telah jauh dibelakang dari segi keilmuan dan mendahului kekuasaan politik, kekuasaan finansial ketimbang menegakkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat banyak dan kemajuan bangsa yang dicita-citakan.
Data survey dari pusat kajian ilmu politik universitas Indonesia mengatakan "80 persen kursi di Senayan oleh para pengusaha, pebisnis usaha dan bagian elite politik. Sementara 20 persen diisi sanak saudara dan elite partai dan juga sebagian kecil mantan aktivis gerakan sosial serta akademisi".
Tak lupa berapa tahun belakangan sebagian besar kepala daerah di Indonesia dan anggota legislatif tertangkap tangan melakukan korupsi, gratifikasi dalam operasi tangkap tangan. Dan juga disisi penegakan hukum dan pengadil dalam bidang hukum terjerat kasus-kasus suap
Maka dengan jelas bahwa kita secara langsung menaruh harapan keatas tangan orang orang "kelas sosial menengah atas" yang terkadang cenderung mementingkan otak usahanya seperti perkataan Max Weber mengatakan " kelas sosial menengah atas secara sosiologis selalu ingin menjaga status quo dan kemapanannya".
Dan juga kita kehilangan separuh semangat karena masih harus menaruh kadar adil pada pejabat hukum negara yang sering kita banggakan dengan harap hukum akan menghukum pelaku korupsi, suap atau gratifikasi.
Pernyataan dalam uraian tulisan ini buka semata sebagai tujuan mendiskreditkan profesi atau oknum tertentu namun mengurai sehingga terlihat sebagai contoh pengalaman di masa depan dan membuka ruang kepada kita untuk bertanya. Apa yang kurang dari kita "Indonesia"?? Apa yang kita lakukan sekarang?. Demikian, silahkan marah dan bertanyalah !
Awin Buton